BBSNews.id –Langkat – Sejumlah mahasiswa mengatasnamakan Cipayung Plus Kabupaten Langkat menggelar unjukrasa ke Kantor Bupati Langkat di Stabat, meminta Pemkab Langkat menggali potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Senin (18/4/2022).
Menurut pengunjukrasa dari sejumlah organisasi kemahasiswaan, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dengan perwakilan mahasiswa yang berdialog bersama Plt Bupati antara lain, Ketua PCPMII Langkat Binjai Riza Ansyari, Ketua HMI, Ispandi Manurung, Ketua IMM, Arie Armanda, Ketua GMNI, Jefri Himawan Harahap dan Ketua KAMMI, Fitria Khan.
Diakui mahasiswa sesuai data dari salah satu media online itu menyebut ratio PAD Langkat, termasuk paling rendah dibanding Kabupaten/ Kota lainnya di Sumatera Utara. Karenanya Pemkab Langkat dapat transfaran dalam penyampaian PAD Langkat dengan sebenar benarnya tersebut,
“Kami minta Pemkab Langkat transparan dalam penyampaian PAD 2022, serta sejauhmana realisasinya, ” sebut mahasiswa pengunjukrasa kepada Plt Bupati Langkat Syah Afandin,SH di ruang kerjanya.
Para mahasiswa itu juga menyorot perhatian dari pemerintah baik Eksekutif maupun Legislatif Kabupaten Langkat dalam bidang Pendidikan, salah satunya beasiswa mahasiswa di Kabupaten Langkat, yang sejak dahulu hanya berupa bantuan berupa pembuatan skripsi.
” Di Kabupaten Langkat bantuan pendidikan mahasiswa S1. Itupun hanya untuk yang sedang mengerjakan skripsi, dan harus menggunakan surat keterangan kurang mampu”, sebut mahasiswa.
Karenanya sebut mahasiswa Pemkab Langkat dapat berkaca dari Kabupaten di Sumut. Karena mereka dapat menjalin MoU ke beberapa perguruan tinggi negeri di Tahun 2021.
“Antara lain berupa bantuan beasiswa miskin berprestasi maupun beasiswa program kerjasama”, bebernya.
Para mahasiswa, juga menyorot postur APBD Langkat dinilai tidak sehat. Karena APBD Langkat yang telah disahkan sebesar Rp 1,9 Triliun dan 60 persen dari anggaran itu dihabiskan untuk anggaran belanja pegawai.
“Hanyas empat puluh persen lagi dana dari anggaran yang bisa menyasar masyarakat. Bahkan, itu belum dipotong belanja barang dan jasa,” sebut pernyataan mahasiswa.
Untuk itu para mahasiswa meminta Pemkab Langkat baik eksekutif dan legislatif agar lebih berpihak kepada rakyat dalam merancang APBD dan mahasiswa akan terus mengawal, sebutnya.
Selain itu mereka juga menyorot perbaikan infrastruktur dan jalan Kabupaten Langkat yang menghubungkan antar desa yang masih ditemukan kondisinya memprihatinkan..
” Kami apresiasi kepada Plt Bupati Langkat yang telah melobby Kementerian PUPR untuk penyelesaian jembatan Sei Wampu. Karena sejak tahun 2016 lalu Jembatan Sei Wampu tidak kunjung selesai, sebutnya
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Plt Bupati Langkat didampingi Inspektorat Amril, Kasat Intel Polres Langkat AKP M Syarif Ginting, Ka Bapenda, Muliani, Kadis P dan P Langkat, Syaiful Abdi, Kadis Kominfo Sahmadi mengapresiasi kepedulian mahasiswa dari Cipayung Plus Kabupaten Langkat.
“Mahasiswa memang harus pro aktif dan tidak diam. Namun, harus diakui bahwa untuk melakukan perubahan tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Yang jelas kami akan evaluasi dan susun lagi anggaran APBD kita biar ada perimbangannya. Jadi, tidak seperti sekarang ini dimana 60 persen diantaranya masih untuk belanja rutin, seperti untuk belanja pegawai,” ujarnya.
Plt Bupati yang akrab disapa Ondim berharap adanya keinginan yang kuat untuk mendorong DPRD Kabupaten Langkat, paling tidak untuk mengurangi kegiatan kunjungan kerjanya. Dimana kalau biasanya 15 kali setahun, bisa dikurangi jadi 7- 8 kali saja, sebutnya.
Ondim juga akan selaku terbuka dengan masyarakat termasuk mahasiswa Cipayung untuk berkoordinasi dan memberi masukan demi kemajuan Kabupaten Langkat,sebutnya.
Sementara Dra Muliani selaku Kordinator PAD Langkat, menyatakan pihaknya berkomitmen untuk menggali potensi yang ada di Langkat untuk peningkatkan PAD, khususnya di dunia wisata.
Diakuinya, akibat Pandemi Covid – 19 kurun 2 tahun membuat sejumlah wisata tutup sehingga PAD menurun. Salah satu aspeknya pajak hotel, penginapan dan restoran di lokasi wisata berkurang drastis.
Namun demikian ,pihaknya terus berupaya mencari solusi dan cara untuk meningkatkan PAD dan ekonomi kerakyatan. Yakni bersama 14 OPD di Langkat akan bekerja keras untuk dapat mengembalikan dan meningkatkan PAD, harapnya. (BB-3).
