BBSNews.id – Medan – Kritik dari Partai NasDem terkait sikap Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution yang walk out saat sidang paripurna DPRD Sumut viral di media sosial. Politisi muda NasDem Ricky Anthony yang akrab disapa RA, menyampaikan pandangan partainya terkait sikap Bobby meninggalkan ruang rapat pada Selasa 21/7/2026 kemarin.
Ketua DPW NasDem Sumatera Utara Iskandar membenarkan pernyataan tersebut. Ia menyebut kritikan itu merupakan sikap resmi NasDem Sumut kepada Gubernur Bobby Nasution.
“Pernyataan Wakil Ketua DPRD Ricky Anthony merupakan sikap resmi Partai NasDem Sumatera Utara. Kita juga menyayangkan sikap walk out saat paripurna. Karena, ini tidak menghargai legislatif. Padahal legislatif dan eksekutif merupakan lembaga yang setara,” tutur Iskandar, Rabu 29/7/2026 sore di Medan.
Sebelumnya, tindakan Gubernur Sumut Bobby Nasution meninggalkan ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut pada Selasa 21/7/2026 menjadi sorotan publik. Sikap tersebut dinilai emosional dan arogan oleh berbagai elemen masyarakat.
Terkait hal itu, awak media meminta tanggapan Pimpinan DPRD Sumut Ricky Anthony. Politisi dari Partai NasDem itu juga menyayangkan kejadian tersebut.
“Bagi NasDem tidak ada kata lain yang bisa menggambarkan hal ini selain ‘arogan’. NasDem minta sikap seperti ini dihentikan. Ini merupakan sikap NasDem. Jika fraksi lain memilih diam atau pandangan lain, tentu kita hormati,” tutur RA, Senin 27/7/2026 pagi.
Berbagai elemen masyarakat juga menyayangkan sikap Bobby yang walkout ‘tanpa pamit’ padahal sidang paripurna masih berlangsung di DPRD Sumut.
Saat itu mekanisme paripurna berjalan lancar. Agenda sudah memasuki sesi terakhir yaitu penandatanganan keputusan bersama. Namun ada salah satu anggota dewan yang mempertanyakan kuorum sesaat sebelum Ketua DPRD Sumut mengambil keputusan.
Semua pihak diberi hak untuk bicara dan tinggal menunggu pertanyaan anggota dijawab pimpinan dewan. Namun Bobby memilih keluar ruangan dan diikuti seluruh OPD atas perintahnya.
Padahal interupsi tersebut ditujukan dari anggota kepada pimpinan dewan, dan tidak menyinggung gubernur.
Sikap walk out saat sudah memasuki akhir tahapan justru membuat paripurna tidak bisa dilanjutkan. Sebab semestinya gubernur tetap berada di tempat untuk melakukan penandatanganan bersama.(BB-2).
