BBSNews.id – Stabat – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan Kantor Bupati terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Pemkab dan sipil melibatkan Bupati Langkat non aktif Terbit Rencana Perangin angin, Kamis (27/1/2022) sekira Pukul 09. 47 WIB
Tim KPK berjumlah 20-an personil menggunakan 7 mobil Inova dan 2 mobil Doube Kabin milik Brimob Poldasu, setibanya di kantor Bupasti Jalan T Amir Hamzah Stabat langsung menuju ruang kerja Bupati Langkat dan ruang Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Selama hampir empat jam melakukan pemeriksaan dan pengumpulan berkas di ruang kerja kantor Bupati Langkat dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekretriat Pemkab Langkat, Tim KPK dengan pengawalan petugas Brimob dan Satpol PP Langkat menutup akses bagi pegawai dan wartawan dengan menutup pintu gerbang Kantor Bupati.
Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Pemkab Langkat, Eka Syahputra Depari,SSTP, membenarkan Tim KPK menggeledah dua ruangan yakni ruang kerja Bupati Langkat dan ruang Kepala Bagian PBJ, yang didampingui Kabag Umum dan Perlengkapan dan Aisiten II Pemkab Langkat Hermasyah.
“Mereka tunjukkan SP (surat PerintahKPK-Red) dengan Pak Plt (Plt Bupati Langkat) dan mereka meminta siapa yang mendampingi kami. Pak Asisten dua Pak Hermasyah di ruang PBJ dan saya dampingi diatas (ruang kantor bupati-Red), “sebut Eka Syahputra Depari saat ditemui wartawan di kantornya, Kamis ((27/1/2022).
Bawa Sejumlah Dokumen
Kabag Umum itu mengaku Tim KPK usai menggeledah ruang kantor Bupati sekitar Pukul 13.00 WIB,menemukan sejumlah dokumen terkait SK Bupati dan biaya anggaran Bupati Langkat non aktif Terbit Rencana PA berupa gaji maupun tunjangan selama bertugas dan untuk ruangan PBJ dirinya mengaku tidak mengetahui,jelansya.
Untuk diketahui pemeriksaan di ruang PBJ dilakukan untuk menindaklanjuti penyidikan pasca KPK melakukan OTT terhadap sejumlah staf Pemkab Langkat dan sipil terkait infrastruktur di Dinas PUPR Langkat di salah satu Kafe di Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai pada Rabu (19/1/2022).
Diantaranya oknum Kabag PBJ sempat diamankan bersama Pejabat Dinas PUPR Langkat dan pihak swasta oleh KPK dan dibawa ke Jakarta, sehingga diperlukan pengumpulan berkas dari ruangan kerjanya. Diisukan pula KPK akan menggeledah selain Dinas PUPR juga di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat. Namun sampai sore hari, tidak terlihat Tim anti Rasuah itu menggeledah ruang instansi yang sempat diisukan tersebut. (BB-2).
