BBSNews.id – Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah telah bekerja sangat keras dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menyebutkan, penanganan bencana di tiga provinsi tersebut diperlakukan selayaknya bencana-bencana berstatus bencana nasional.
“Saya hanya ingin mengingatkan bahwa di masa tanggap darurat, pemerintah pusat sudah bekerja dengan sangat maksimal melakukan mobilisasi nasional. Jadi diperlakukan dengan menghadapi bencana nasional,” kata Tito dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Tito menyebutkan, kekuatan pemerintah sudah dikerahkan ke lokasi bencana sejak 25 November 2025 ketika bencana baru saja terjadi
Ia mengatakan, ribuan personal TNI dan Polri dari berbagai daerah juga dikerahkan ke tiga provinsi untuk menangani bencana. Berbagai bantuan juga dikirimkan, mulai dari bahan kebutuhan pokok, peralatan, helikopter, kapal, hingga perahu karet untuk evakuasi dan penyelamatan warga.
Tito menyebutkan, pada 29 November, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto langsung menuju Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
Sejumlah menteri lain juga turun ke lapangan atas perintah Presiden Prabowo Subianto.
Beliau memimpin langsung rapat internal di Jakarta. Membagi tugas. Dan kemudian Bapak Presiden sendiri tercatat lebih kurang hampir 4 kali ke Aceh, 3 kali ke Sumatera Utara, 3 kali ke Sumatera Barat melihat langsung dan mengendalikan langsung,” kata Tito.
.
“Bahkan memimpin rapat beberapa kali. Termasuk di antaranya di Bandara Malikussaleh yang ada di Banda Aceh,” imbuh dia.
Seluruh unsur pemerintah dikerahkan dalam penanganan bencana tersebut, mulai dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, hingga Kementerian Dalam Negeri.
Pengerahan aparat pemerintah
Tito menyebutkan, TNI mengerahkan hampir 40.000 personel, baik pasukan organik maupun bantuan kendali operasi (BKO), untuk penanganan bencana Sumatera. Sebanyak 86 pesawat, terdiri atas pesawat sayap tetap dan helikopter, turut dikerahkan. Berbagai peralatan juga dikirim ke lokasi bencana, seperti jembatan Bailey, tenda, genset, alat berat, ekskavator, hingga perlengkapan logistik lainnya. Sementara itu, Polri mengerahkan sedikitnya 7.465 personel dari satuan wilayah dan pusat, termasuk enam unit helikopter, dapur lapangan, serta fasilitas pengolahan air bersih.
Alat berat juga didatangkan dari berbagai daerah, termasuk Riau, melalui dukungan kodam dan kepolisian daerah. TNI dan Polri turut membangun sumur bor, jembatan darurat, serta membantu layanan dapur umum dan kesehatan.
“Demikian juga BNPB dengan jumlah personel dan kekuatannya. Badan SAR Nasional, Kementerian PU ribuan dikerahkan. Kemenhub, Kementerian Kesehatan relawannya saja sudah hampir 4.700 yang berangkat,” kata Tito. “Kementerian Sosial hampir 1.000 Tagana-nya, 648. Kemendikdasmen, KKP, Badan Pusat Statistik, saya mohon maaf kalau ada yang saya enggak sebutkan, banyak sekali. Dan ini memberikan hasil. Setelah lebih dari 40 hari, banyak terjadi perubahan,” imbuh dia.
Korban Bencana Sumatera
Tito juga mengungkapkan, 1.990 orang wafat akibat rangkaian bencana hidrometeorologi yang melanda tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. “Setidaknya per 14 Januari, 1.990 yang wafat, yang hilang 141 orang,” ujar Tito dalam rapat penanganan pascabencana Sumatera, Kamis.
Bencana tersebut juga menyebabkan kerusakan ratusan ribu rumah, serta dampak luas terhadap fasilitas publik dan pemerintahan daerah.
Tito menjelaskan, jumlah pengungsi yang semula mencapai lebih dari 2 juta jiwa kini berkurang signifikan menjadi sekitar 131.500 orang seiring proses penanganan dan pemulihan.
Mendagri mencatat sebanyak 175.050 rumah rusak dengan berbagai tingkat keparahan. Selain rumah warga, sejumlah fasilitas umum turut terdampak, mulai dari rumah ibadah, fasilitas kesehatan, gedung perkantoran, hingga sarana pendidikan.
Bencana Sumatera 29 Desa Hilang
Sementara itu dalam kesempatan lain, dikutip dari Kompas.com Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sebanyak 29 desa atau kampung dinyatakan hilang akibat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera. Dari jumlah tersebut, desa hilang paling banyak berada di Provinsi Aceh.
“Desa yang hilang karena longsor atau karena banjir terbawa arus, Aceh memang yang terbanyak, 21 desa atau kampung yang hilang,” kata Tito dalam rapat pemerintah update penanganan pascabencana Sumatera, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (15/1/2026).
Sementara itu, delapan desa lainnya hilang di Provinsi Sumatera Utara. Adapun di Provinsi Sumatera Barat, tidak terdapat desa yang hilang setelah dilakukan verifikasi ulang terhadap data awal.
“Sumbar yang semula 1 tapi sudah dikoreksi, bahwa tidak ada desa yang hilang, yang ada pernah terisolasi, jadi total jumlah desa yang hilang adalah 29, 21 di Aceh, 8 di Sumut,” terang eks Kapolri itu.
Selain desa yang hilang, Mendagri juga memaparkan dampak bencana terhadap infrastruktur pemerintahan desa.
Berdasarkan rekapitulasi terakhir, tercatat sebanyak 1.681 kantor desa terdampak bencana di tiga provinsi. Jumlah tersebut belum termasuk kerusakan pada balai desa, pasar desa, badan usaha milik desa (BUMDes), maupun fasilitas komunitas desa lainnya.
Aceh menjadi wilayah dengan dampak terberat, dengan 1.495 kantor desa terdampak. Sementara itu, di Sumatera Utara tercatat 64 kantor desa terdampak, dan di Sumatera Barat sebanyak 45 kantor desa terdampak. Tito menambahkan, pemerintah pusat telah melakukan penanganan secara maksimal sejak masa tanggap darurat. Penanganan bencana di Sumatera diperlakukan sebagai bencana berskala nasional melalui mobilisasi sumber daya lintas kementerian dan lembaga. “Bahwa di masa tanggap darurat, pemerintah pusat sudah bekerja dengan sangat maksimal melakukan mobilisasi nasional. Jadi diperlakukan dengan menghadapi bencana nasional, mulai Selasa 25 November pengerahan terjadi, bukan hanya organik dari tiga provinsi tapi juga ribuan pasukan TNI Polri BKO termasuk sembako, peralatan, helikopter, kapal karet untuk kepentingan evakuasi,” pungkasnya.(Kompas.com).
